KBPP Polri dan PP HAKLI Tandatangani Nota Kesepahaman untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

KBPP Polri dan PP HAKLI Tandatangani Nota Kesepahaman untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Redaksi       Comment   

JAKARTA-(IPS),-Keluarga Besar Putra Putri POLRI (KBPP Polri) dan Pengurus Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (PP HAKLI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelatihan Pengelolaan Keamanan Pangan dalam rangka mendukung program strategis pemerintah: Makan Bergizi Gratis (MBG).(30/4) 

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri, Dr. Evita Nursanty, M.Sc, dan Ketua Umum PP HAKLI, Arif Sumantri, dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Gedung Sekretariat Pengurus Pusat KBPP Polri, Jakarta. 

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat kompetensi tenaga pelaksana di lapangan dalam penyediaan makanan yang aman, sehat, dan higienis bagi anak-anak sekolah.

PP HAKLI akan menghadirkan pelatihan yang sesuai dengan standar dan sertifikasi laik higiene sanitasi sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dan lingkungan penyajiannya. "Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari komitmen HAKLI dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan publik melalui penguatan sanitasi dan keamanan pangan yang sejalan dengan regulasi nasional," ujar Arif Sumantri.

Ketua Umum KBPP Polri, Dr. Evita Nursanty, M.Sc, menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya mendukung pelaksanaan MBG, tetapi juga akan disertai dengan pelatihan higiene dan kebersihan personal bagi penyaji makanan dan pelaksana program agar kualitas layanan tetap terjaga di seluruh wilayah sasaran. "Kami percaya bahwa peningkatan kesadaran dan keterampilan dasar tentang kebersihan sangat penting dalam menyukseskan program ini di lapangan," jelasnya.

Melalui kemitraan ini, PP HAKLI dan KBPP Polri akan segera merealisasikan program pelatihan di berbagai daerah, melibatkan fasilitator terlatih dan modul berbasis praktik, untuk memastikan bahwa makanan bergizi yang disajikan juga memenuhi aspek keamanan dan sanitasi lingkungan.

Johny Sumbung, selaku Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan KBPP Polri yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Kebencanaan HAKLI, menyampaikan bahwa MoU ini akan ditindaklanjuti dengan adanya proyek pelatihan yang dikerjakan bersama dalam mendukung Keamanan Pangan pada pelaksanaan MBG.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program strategis pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Penandatanganan MOU Bidang perdata Dan Tata Usaha Negara, Antara Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Dengan PTPN IV Regional III

Penandatanganan MOU Bidang perdata Dan Tata Usaha Negara, Antara Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Dengan PTPN IV Regional III

Redaksi       Comment   

ROKAN HILIR-(IPC),-Kejaksaan Negeri Rokan Hulu -  Rabu tanggal 30 April 2025 Kejaksaan Negeri Rokan Hulu didampingi dengan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan PTPN IV Regional III di bidang Tata Usaha Negara.

Penandatanganan  tersebut dilakukan langsung oleh Fajar Haryowimbuko, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dengan Andriansyah Hamdani selaku Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional III.

Fajar Haryowimbuko, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam sambutannya menyampaikan, 

" sangat berterima kasih kepada PTPN IV Regional III yang telah mempercayakan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu untuk membantu menyelesaikan permasalahan – permasalahan khususnya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negera,yang mungkin timbul di PTPN IV Regional III dalam melakukan tugas dan fungsinya."

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada PTPN IV Regional III ucap Fajar Haryowimbuko, SH .MH.

Andriansyah Hamdani selaku Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional III, dalam sambutannya menyampaikan,

" dalam melaksanakan tupoksinya PTPN IV Regional III kadang kala menemui berbagai permasalahan dilapangan, khususnya untuk mengamankan asset dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,

untuk itu kami berharap Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam hal ini bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut tutup Adriansyah Hamdani."

Jurnalis : (team MSTP 001)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

Redaksi       Comment   

ROKAN HILIR-(IPC),-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengusutan dugaan korupsi yang tengah ditangani Korps Adhyaksa tersebut.

Adapun perkara dimaksud adalah dugaan penyimpangan dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan rehabilitasi dan pembangunan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Rohil Tahun Anggaran (TA) 2023. Perkara tersebut diketahui telah masuk dalam tahap penyidikan sejak 14 April 2025.

"Penggeledahan dilakukan Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau," ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting serta satu unit laptop yang diduga kuat digunakan untuk menyusun rekapitulasi sebagai dasar penarikan dana, yang belakangan diketahui tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana DAK SD di Kabupaten Rokan Hilir. Tim juga menyita satu unit laptop yang diduga menjadi alat bantu dalam merekayasa laporan keuangan proyek," ungkap Zikrullah.

Ia menambahkan, proses penyidikan masih akan terus berlanjut guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Kejati Riau menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

"Hal ini sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Petunjuk Jaksa Agung RI melalui Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau," sebut Zikrullah.

Diketahui, proyek swakelola yang tengah diusut tersebut meliputi kegiatan rehabilitasi dan pembangunan gedung SD di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rohil. Total anggaran yang dialokasikan melalui DAK Fisik 2023 sebesar Rp40.366.863.000 untuk 41 Sekolah Dasar dengan 207 kegiatan pembangunan ruang kelas baru serta rehabilitasi gedung.

Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya sejumlah item pembelanjaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan disinyalir telah disalahgunakan.(Kasipenkum KT Riau)

Halal Bihalal dan Silaturahmi Keluarga Besar Pemerintah Kecamatan Mandau

Halal Bihalal dan Silaturahmi Keluarga Besar Pemerintah Kecamatan Mandau

Redaksi       Comment   

MANDAU-(IPC),-setalah Hari Raya Idul Fitri 2025M/1446H, Pemerintah Kecamatan Mandau menggelar kegiatan Halal Bihalal dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Keluarga Besar Pemerintah Kecamatan Mandau, yang mana, kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Kantor Camat Mandau, Rabu (30/04/2025). 

Camat Mandau Riki Rihardi, S.STP., M.Si., dalam sambutannya, mengucapkan mohon maaf lahir dan bathin atas kesilapan dan kesalahan yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja, serta pada saat ini kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk dapat menjadi corong penyampaian informasi-informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Dan berharap lewat momen halal bihalal ini, mari kita terus menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas dan fungsi kita, terus bekerja keras, ikhlas, tuntas dan berkualitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Selanjutnya sambutan Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni, S.Sos., M.MP., yang mengajak momentum halal bi halal untuk bersama-sama membuka lembaran baru masa depan dengan memperkuat silaturahmi sekaligus menyatukan hati, niat dan langkah dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah Maju dan Sejahtera.

"Mengingat saat ini kita masih berada dalam suasana bulan syawal 1446 H, kami Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis,  mengucapkan, minal 'aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, kami berharap momentum halal bi halal ini, dapat menjadi kekuatan baru, untuk bersama-sama kita mendukung terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera, dengan terus menjaga dan merawat kebersamaan, solidaritas dan harmoni", ungkap Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni, S.Sos., M.MP.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan santapan rohani yang diisii oleh Almukarrom Ustadz H. Zulfikar Nikma yang disaksikan seluruh tamu yang hadir, serta dilanjutkan dengan makan bersama.

Personel Polsek Pujud Gencarkan Pemasangan Spanduk Himbauan Karhutla

Personel Polsek Pujud Gencarkan Pemasangan Spanduk Himbauan Karhutla

Redaksi       Comment   

ROKAN HILIR-(IF),-Dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla), memandang perlu kesadaran bersama oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla, atas hal itu Personel Polsek Pujud Polres Rohil menggencarkan kegiatan sosialisasi diwilayahnya. Selasa 29 April 2025 Pukul 10.00 WIB.

Sosialisasi dilakukan dengan pemasangan spanduk himbauan Karhutla di daerah rawan kebakaran, dan dilakukan oleh diantaranya Bhabinkamtibmas Srikayangan Bripka Lambas Sihombing, Bhabinkamtibmas Pujud Utara Aiptu M Ibrahim Nst, Bhabinkamtibmas Tj Medan Utara Briptu Tomy M Silalahi, Bhabinkamtibmas Teluk Nayang Aiptu DT Tambak, Bhabinkamtibmas Sukajadi Bripka Aperius Halawa, Bhabinkamtibmas Perkebunan Tanjung Medan Aipda A Sihombing dan Bhabinkamtibmas Sei Tapah Bripka Feedi C Saragih. 

Kegiatan ini dijelaskan Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K M.H, melalui Plh Kasi Humas Polres Rohil Ipda Dahri Iskandar Lubis. 

"Personel Polsek Pujud di telah memasang spanduk himbauan karhutla di beberapa Kelurahan dan Kepenghuluan di tempat yang dinilai Rawan Terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh para Bhabinkamtibmas Polsek Pujud, dengan didampingi pihak Kepenghuluan maupun MPA Desa atau Kepenghuluan bersama masyarakat di Daerah Binaannya masing masing," terang Ipda Dahri Iskandar Lubis. 

Ada juga pemantauan debit air sungai untuk memastikan daerah daerah yang kekeringan air sehingga paling rawan mengalami kebakaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi Karhutla. Kita sadari bahwa mencegah terjadinya Karhutla adalah tugas bersama,"imbuhnya. 

Sumber Humas Polres Rohil

Pemkab Rohil Diduga Bungkam Terhadap Konfirmasi Publik, Sementara Roda Kepemerintahan Daerah Terancam Lumpuh Total

Pemkab Rohil Diduga Bungkam Terhadap Konfirmasi Publik, Sementara Roda Kepemerintahan Daerah Terancam Lumpuh Total

Redaksi       Comment   

ROKAN HILIR- (IF),-Kinerja Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir, mangkin lama, kian memprihatinkan, hal itu terbukti, dengan sejumlah deretan persoalan yang di anggap Vital dalam suatu pekerjaan, yang saat ini di keluhkan dan sedang mengalami kendala  yang belum ada jalan penyelesaiannya. 

Mirisnya, hal itu tak mendapat jawaban dari Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir, melalui BPKAD, yang mana Kepala BPKAD Rokan Hilir,sampai saat ini masih bungkam saat publik mempertanyakan, tentang sederetan masalah keuangan Pemkab Rohil, Yang Menjadikan Roda Kepemerintahan Daerah Lumpuh Total. 

Dugaan sementara, kebungkaman yang kerap kali di tampilkan oleh beberapa opd daerah, saat di konfirmasi publik ,  disinyalir dapat membuat, minimnya informasi tentang ketangkasan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian terhadap sederetan persoalan yang sampai sekarang ini diduga kuat mengancam kemajuan negeri seribu kubah ini, serta menjadikannya lumpuh total. 

Buktinya, hingga 29 April 2025 sendatan soal gaji diduga kuat tak kunjung selesai,begitupun, dengan nasib TPP Pegawai yang sampai sekarang ini statusnya masih terbengkalai. 

Sementara, itu, pihak pegawai dan honorer masih mengeluhkan soal sikap pemerintah daerah yang sampai sekarang ini diduga tak serius dalam menyelesaikan masalah hak-hak pekerja Pemerintah Daerah, yang mana persoalan tersebut sampai sekarang ini diduga belum selesai. 

Untuk di ketahui, gaji honorer yang sampai sekarang ini diduga kuat tak kunjung selesai iyalah, dari kalangan dinas Kebersihan, yang mana pihak tenaga kebersihan mengeluhkan, sebab gaji mereka sejak beberapa bulan lalu, hingga kini tak kunjung selesai. 

Dalam keluhannya, mereka menyebut bahwa " Sampai sekarang kita belum gajian, sementara tuntutan kebutuhan hidup tak setimpal dengan gaji yang kami terima, dan sedihnya, itupun tak berjalan dengan sewajarnya " Ucap Pihak dari Dinas Kebersihan, 

Hal senada juga di ucapkan oleh para pegawai di negeri seribu kubah, yang mana gaji dan TPP pegawai belum ada kejelasannya " Ucap yang bersangkutan terkait persoalan tersebut. 

Tim media

Patroli Malam Sambangi Petugas Satpam Bank BRI dan sampaikan pesan Kamtibmas.

Patroli Malam Sambangi Petugas Satpam Bank BRI dan sampaikan pesan Kamtibmas.

Redaksi       Comment   

Informasi Publik | PURWAKARTA

Untuk memastikan situasi keamanan yang kondusif di wilayah hukumnya, Kepala SPK Polsek Sukatani Aiptu Ricky Aria laksanakan patroli dialogis dengan petugas Satpam yang sedang jaga malam di Bank BRI unit Sukatani, Selasa 29/4/2025 di Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.

Dalam kegiatan sambang, petugas Patroli berdialog langsung dengan petugas Satpam sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta pentingnya kewaspadaan, khususnya pada malam hari sangat rawan kejahatan.

" Kami meminta supaya petugas Satpam selalu waspada, memperhatikan lingkungan sekitar. Seperti area parkir Bank." Pungkas Aiptu Ricky Aria.

Petugas Satpam juga di minta untuk tanggap membantu nasabah apabila ada kesulitan dalam transaksi non tunai di mesin ATM. Dan meminta petugas Satpam untuk segera melaporkan apa bila ada. gangguan Kamtibmas.

(Fit YD)